Sejarah Perumusan Pancasila


ebelum bangsa Indonesia medeka, banyak bangsa-bangsa yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, yakni selama 350 tahun, penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret.

Sejak saat itu Indonesia di duduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. janji ini di ucapkan oleh perdana menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.

Oleh karena terus menesus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang di tuangkan dalam maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari pemerintah Militer Jepang di jawa dan Madura ). dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan  Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Thoshakai.

BPUPKI di bentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI  bertugas menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 juni 1945. Sidang pertama ini membahas  usaha-usaha untk merumuskan dasar Negara bagi Negara Indonesia merdeka.

Pada sidang Pertama ini, banyak anggota yang berbicara, Dua diantaranya adalah Muhamad Yamin & Ir.soekarno yang mengusulkan calon dasar Negara Indonesia.

Muhamad Yamin mengusulkan dasar Negara secara lisan pada Tanggal 29 Mei 1945 yang terdiri dari lima hal, yaitu:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhamad Yamin juga mengajukan usul secara Tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

  1. Ketuhanan  Yang Maha Esa
  2. Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno  mengajukan usul mengenai calon dasar Negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:

  1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia )
  2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Kelima hal ini oleh Ir.soekarno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Ir.soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat di peras menjadi Trisila, yaitu:

  1. Sosio nasionalisme
  2. Sosio demokrasi
  3. Ketuhanan

Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumusan dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar Negara Indonesia medeka. panitia perumus tersebut di kenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas Sembilan Orang, yaitu:

  1. Ir.Soekarno (Ketua)
  2. Drs.Moh.Hatta (Wakil Ketua)
  3. K.H.A.Wahid Hasyim (Anggota)
  4. Kahar Muzakir(Anggota)
  5. Mr.A.A Maramis (Anggota)
  6. Abikusno Tjokrosuyoso (Anggota)
  7. H. Agus Salim (Anggota)
  8. Mr.Achmad Soebarjo (Anggota)
  9. Muhamad Yamin (Anggota)

Sidang Panitia Sembilan itu Menghasilkan rumusan tentang tujuan pembentukan Indonesia merdeka. Rumusan itu di terima dengan suara bulat oleh seluruh anggota sidang. Rumusan dasar Indonesia  merdeka itu oleh Muhamad Yamin di beri nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan dasar Negara berdasarkan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan /Perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang di Ketuai oleh Ir.Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, rapat panitia Perancang Undang-undang Dasar dengan suara bulat  menyetujui isi Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang di ambil dari Piagam Jakarta.

  • Perubahan Piagam Jakarta Menjadi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

 

Pada tanggal 7 Agustus 1945,BPUPKI di bubarkan oleh pemeintah pendudukan Jepang. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Inkai.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu,dan sejak saat itu Indonesia kosong dari Kekuasaan. keadaan tersebut di manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia ,yaitu dengan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan PPKI mengadakan sidang ,dengan acara utama

1)    Mengesahkan racangan  Hukum Dasar dengan Pembukaannya.

2)    Memilih presiden dan wakil presiden.

Untuk pengesahan pembukaan, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan pembukaan, Drs. Moh Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur  yang menemuinya. intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat pembukaan ,di belakang “ketuhanan”yang berbunyi “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”di hapus. jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari Negara RI yang baru saja diproklamasikan .usul ini oleh Drs. Moh. Hatta di sampaikan kepada sidang  pleno PPKI,Khususnya pada para anggota tokoh-tokoh Islam, Antara lain Kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH.Wahid Hasyim dan Teuku Mohammad Hasan.Drs.Moh Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, Demi Persatuan dan Kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus menerus dan demi persatuan dan Kesatuan,mengingat Indonesia baru saja merdeka ,akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan di coretnya “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan dig anti dengan “Yang Maha Esa

Dalam UUD 1945 inilah rumusan  Pancasila yang sah sebagai dasar Negara dapat kita temui, yaitu dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan rumusan sebagai berikut.

1)    Ketuhanan Yang Maha Esa

2)    Kemanusiaan Yang Adil Beradab

3)    Persatuan Indonesia

4)    Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

About these ads

About encuheryanto

Terkadang seseorang itu terlalu sering membicarakan hal yang tidak beguna bagi dirinya .

Posted on September 12, 2011, in Pengetahuan Umum. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: